pp 51 tahun 2009. Depkes RI, 2009a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. pp 51 tahun 2009

30 Tahun 2014. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. Mengingat: 1. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. Title: Slide 1 Author: rimba Created Date:Ringkasan PP 51 Tahun 2009. Depkes RI. PP NO 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Zuleka Almira 2020, Zulekaalmira MAKALAH ETIKA DAN UU FARMASI TENTANG PP NO. Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. ftinggi. Ahdiya Naili Rahma. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1967 UU No. 15 Tahun 1965 (X) Keppres No. 2009 No. , Apt PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Dapatkan. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker (Pasal 21 ayat 2). English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 51 tahun 2009 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2009 No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dilihat 649 kali. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. 11. E. Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 3 BAB II. 2 Tahun 2009 . Permenkes-No-889-Th-2011. Peraturan Perundang-undangan. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiUU No. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Pasal 51 ayat 1 PP No. Welma Soumokil. NOMOR 51 TAHUN 2012 . 5 Tahun 1986 jo UU No. Menurut permenkes nomor 9/2003 d. Pro. 19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2009. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Menurut PP No 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 4, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. 20 Tahun 1968 Permendagri 13 Tahun 2006 Permendagri No. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat. 51, LN. Anda di halaman 1 dari 71. Peraturan ini juga menegaskan TTK disini tidak hanya sebagai penanggung jawab sebagaimana yang. 2009. 56 Tahun 2009 Penyelenggaraan Perkeretaapian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan PP 51 tahun 2009 ini tidak mudah oleh. PP No. 51 Tahun 2009 (Perubahan II); UU No. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII. Nomor. DARI USAHA JASA. pp51. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009. NITA ANGRAENY. E. 7 Tahun 1991 tentangPenerapan UU No. 51 Thn 2009. PP No 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. PT. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat : 1. 51 tahun 1993 ditentukan usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang sejenisnya ditentukan oleh menteri yang ditugasi. 1. Dokumen :. 4763, LL SETNEG : 23 HLM. 441/KMK. PP Nomor 51. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. 2014;2(1):44-51. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. RESUME PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DISUSUN OLEH Nama : Emi Agus Triani Ilman Fadhil Marzet Lisa Amalia Muthiya Hazuar Ratih Irwani Dosen Pembimbing : Dra. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN apt. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. PP 51 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 dan 2 tentang Tenaga Kefarmasian harus memiliki: STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih berlaku; Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan. METADATA PERATURAN. TENTANG. 51 Pasal 33,2009). Depkes RI. Implementasi kebijakan keharusan adanyaPP No. Depkes RI, 2009a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Adapun dalam perubahan terkini, Pasal I PP Nomor 9 Tahun 2022 mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 PP Nomor 51. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 51 Tahun 2008 berlaku efektif untuk kontrak yang ditandatangani sejak tangal 1 Agustus 2008 dan untuk pembayaran termin yang dilakukan sejak 1 Januari 2009, kecuali kalau serah terima pekerjaan sudah dilakukan sebelum Januari 2009. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Mencabut : Peraturan Pemerintah, 40 TAHUN 2009. PP No. b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 thn 1980, tentang perubahan PP no. pdf UU-36-2009- Tentang Kesehatan. 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero T. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. 2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Close suggestions Search Search. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan. Peraturan Perundang-undangan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 12. tenaga kefarmasian. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : bahwa…Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. 889 Tahun 2011 Ttg Reg, Ijin Praktek Dan Ijin Kerja. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. TENTANG. Approach. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 1 TAHUN 2008. Ayat (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek, puskesmas. Peraturan Perundang-undangan. PP 51 TAHUN 2009. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker . PP No. 51 Tahun 2009 tugas dan fungsi apotek diantaranya. 2009 No. PP No 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Ditetapkan 1 September 2009 Ditetapkan 1 Sep 2009. (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 48 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. 30. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. atau instalasi farmasi rumah sakit;Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Farm. 83, TLN No. Oleh karena itu dalam PP NO 51 tahun 2009 pasal 21PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Berdasarkan PP No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga sedang dalam proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Tahun : 2021. Tahun. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah: a. PP No. PP 2 TAHUN 2013. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 69 / PMK. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek. 51 THN 2009. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Download: 11: PP Nomor 40 Tahun 2013: tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Download: 12: PP Nomor 32 Tahun. NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengakuan terhadap apoteker berdasarkan, pengetahuan apoteker tentang sifat obat, sehingga mampu melakukan seleksi produk obat yang diperlukan oleh dokter. 1965/ 44, TLN No 2752, LL BPHN : 3 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. J. TENTANG. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2. METADATA PERATURAN. NOMOR 51 TAHUN 2009. 51. Berlangganan . APA dengan berbagai profesi 1 Pengembalian fungsi apotek sesuai peraturan 1. PP No. : PO. ID. termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. PEKERJAAN KEFARMASIAN •Pembuatan termasuk pengendalian mutu. GaliehZzt. 2009. 41 thn 1990, tentang masa bakti Apoteker. 51 Pasal 33,2009). 5044, LL SETNEG : 29 HLM. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan) 2. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa hari terakhir ibu tersebut menderita ulkus dan mengkonsumsi simetidin. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 1. E. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAN Ditetapkan 1 September 2009 Ditetapkan 1 Sep 2009 • Berlaku 1 September 2009 •. (PP) NO. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 10 tayangan. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. 6. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pp 51 2009. ID. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. close menu Language. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 September 2009: Tanggal Pengundangan: 1 September 2009. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. PP No. ID. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pasal 39 (1) Setiap. status Hanya untuk Pelanggan. 43. bahwa dalam rangka. 41. PP 51 2009. pp51-2021. Ayat (1) Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Peraturan Perundang-undangan.